PB HMI Kecam Kebijakan Pemerintah Terkait Akuisisi Pertagas

0

Jakarta, Supernews.id-Kebijakan Pemerintah meng’ akuisisi PT. Pertamina dan Gas (Pertagas) menuai kecaman dari berbagai pihak.

Keputusan pemerintah tertuang dalam SK Kementerian BUMN Nomor 39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas Anggota Direksi Pertamina yang salah satu poin pentingnya adalah penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero).

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pun menyikapi kebijakan pemerintah dan menganggap bahwa kebijakan tersebut akan bertentangan dengan UUD 1945.

Dikonfirmasi secara langsung,  kamis (12/07/2018) Hasan Basri Baso yang juga merupakan Wasekjend PB HMI mengutarakan bahwa kebijakan pemerintah melanggar konstitusi indonesia.

“Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian BUMN jelas merupakan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar dari konstitusi republik ini,” imbuhnya.

Menurut Hasan, tentang Sumber Daya Alam telah jelas diatur dalam perundang – undangan yang didasari pada UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

“Pemerintah mesti diingatkan bahwa Surat Keputusan tersebut bertengangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang isinya memberikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah untuk mengelola Sumber Daya Alam dalam artian Tanah, air dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat indonesia,” tegas hasan yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Makassar.

Hasan menghimbau kepada pemerintah untuk membatalkan akuisisi Pertagas yang menurutnya akan merugikan negara.

“Kami dari PB HMI meminta kepada pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan tersebut yang disinyalir akan merugikan negara karena PGN bukanlah BUMN,” ungkapnya.

Hasan melanjutkan bahwa Pertagas yang sahamnya dimiliki oleh negara tidak boleh diserahkan kepada siapa pun karena sudah menjadi tugas negara dan pemerintah mengelolahnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Pemerintah jangan khianati negeri ini, Perusahaan negara tidak boleh di akuisisi ke pihak lainnya karena akan menimbulkan gejolak dan berdampak sistemik terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” tutupnya.

loading...