KPU Lampung Ingatkan Parpol Soal Batas Akhir Penyerahan LPPDK

0
127

Lampung, Supernews.id – KPU Lampung mengingatkan peserta Pemilu terutama partai politik dan calon DPD RI untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pemilu 2019. Bahkan KPU Lampung menegaskan bahwa jika Parpol tidak menyerahkan data LPPD, maka perolehan kursi partai tidak akan ditetapkan oleh KPU.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah Kamis (25/4) dikantornya. Tio mengatakan mulai besok baik calon DPD, partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa memulai menyerahkan LPPDK ke KPU.

”Jadi 26 april hingga 1 mei penyerahan LPPDK calon DPD ke KPU Lampung, kemudian 2 mei KPU Lampung menyerahkan LPPDK calon DPD RI ke KPU RI. Barulah KPU RI menyerahkan ke KAP (kantor akuntan publik) di pusat. Kemudian pada 26 april sampai 2 mei, KPU provinsi juga menerima LPPDK dari Parpol tingkat Provinsi Lampung. waktu penyerahannya pada jam kerja kecuali tanggal 2 mei ditunggu sampai pukul 08.00 WIB,” sebut Tio.

Sementara dihari yang sama mulai 26 april sampai 1 mei KPU kabupaten/kota menerima LPPDK dari parpol tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya penyerahan LPPDK parpol kabupaten/kota dilakukan KPU kepada KAP baik tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi dilaksanakan tanggal 2 mei di aula kantor KPU Lampung dengan mengundang seluruh KAP yang telah ditunjuk oleh KPU Lampung.

”Penyeraahannya LPPDK dari parpol kabupaten/kota langsung melalui KPU kabupaten/kota ke KAP yang ditetapkan KPU Provinsi. Sementara penyerahan LPPDK dari parpol tingkat Provinsi langsung dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan untu LPPDK dari Calon DPD diserahkan ke KPU provinsi kemudian menyerahkanya ke KPU RI untuk selanjutnya diserahkan ke KAP tingkat Pusat yang sdh ditetapkan oleh KPU RI,” tambahnya.

Setelah KAP menerima LPPDK, KAP akan melakukan Audit selama 30 hari. Kemudian, setelah selesai KAP menyerahkan hasil auditnya kepada KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi dan selambat-lambatnya diberikan waktu 7 untuk KPU prov dan KPU kab/kota menyerahkan hasil audit kepada parpol.

”Setelah menerima hasil audit dari KAP, maka KPU kabupaten/kota dan Provinsi mengumumkan selambat-lambatnya 10 hari melalui pengumuman dan website masing-masing,” tambahnya.

Tio mengingatkan dalam menyerahkan LPPDK berisikan dokumen LADK dan LPSDK asli yang sebelumnya juga telah diserahkan ke KPU berikut data LPPDK yang berisikan pembukuan sejak 23 September 2018 hingga 25 mei 2019.

Tio melanjutkan bahwa dalam LPPDK wajib melampirkan bukti pengeluaran dan penerimaan selama masa selama kampanye, kemudian menyerahkan salinan khusus RKDK (rekening khusus dana kampanye), dan menyerahkan seluruh bukti pembelian pemesanan barang dalam bentuk fotokopi dan seluruhnya harus lengkap.

”Ini wajib sifatnya bagi peserta pemilu sebgaai mana diatur undang-undang, parpol menyerahkan ke KPU sesuai jenjangnya. Kalau ternyata tidak menyerahkan apabila parpol bersangkutan mendapatkan perolehan kursi tidak akan ditetapkan. aturan ini jelas dan lugas sesuai amanat Undang-Undang 7/2017, artinya kalau peserta pemilu tidak menyerahkan LPPDK akan d kenai sangsi,sama sperti halnya peserta pemilu yg tdk menyerahkan LADK yg lalu ada parpol yg d batalkan kepesertaanya pd pemilu 2019,” sebut Tio yg biasa d panggil MTA ini.

Sanksi jika tidak menyerahkan LPPDK ini, sambung Tio harus dilaksanakaan KPU tanpa rekomendasi dari Bawaslu.

”Karena ini aturan undang-undang kalau tidak menyerahkan kami ada catatan tanda terima dan berita acara maka nantinya akan kami laporkan ke KPU dan diverifikasi. Maka diputuskan jika parpol tidak melaporkan LPPDK kalau dia mendapatkan kursi tidak akan ditetepkan. kalau calon DPD mendapatkan kursi kuotanya 4 tiap Provinsi, kalau perolehan terbesar 1,2,3,4 tidak menyerahkan maka dia tidak ditetapkan perolehan kursinya,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here